Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP)

Hari Jumat tepatnya pada tanggal 24 Maret 2023 sudah dilaksanakan Kuliah Umum Mata Kuliah Kehutanan Masyarakat secara online melalui zoom meeting. Acara ini diselenggarakan oleh Jurusan Kehutanan Universitas Lampung yang dihadiri sekitar 100 peserta terdiri dari Mahasiswa dan dosen luar Universitas Lampung. Tema yang diangkat pada Kuliah Umum ini adalah Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP).  Acara Kuliah Umum ini di buka oleh Ketua Jurusan Kehutanan, Dr. Indra Gumay Febryano, M.Si. Selanjutnya, ada metaeri singkat pengantar ke topik utama oleh PJ Dosen Pengampu Mata Kuliah Hutan Kemasyarakatan sekaligus Guru Besar Ilmu Manajemen Hutan Universitas Lampung yaitu Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., IPU. 

Kegiatan Kuliah Umum ini diawali dengan pemaparan materi oleh Prof Christine tentang “3 isu penting dalam pembangunan kehutanan masyarakat “yaitu kelembagaan, kemitraan dan konsep good forest governance. Ketiga isu tersebut harus selalu jadi pertimbangan dan landasan pengembgan program-program kehutanan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya, materi kuliah umum diberikan oleh Bapak Ir. Natalas Anis Harjanto, M.Sc. selaku Direktur Operasi Perum Perhutani.  Dalam kuliah umum ini beliau menjelaskan tentang Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif atau biasa disingkat KKPP.  SK.73//Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.  SK.1013/MENLHK/SETJE N/ PLA.0/9/2022 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Selanjutnya, pada PP 23/2022 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 208 ayat (2) disebutkan bahwa : ”Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada di areal badan usaha milik negara bidang Kehutanan dilakukan melalui Kemitraan Kehutanan.” Mencakup poin 1. Tranformasi program, 2. Tranformasi kelembagaan, 3. Ruang lingkup. Pada Kelola hutan terdapat 3 kemitraan yaitu: 1. Kemitraan bisnis, mengelola objek tertentu, bukan Kerjasama berdasarkan HPD, sharing berdasarkan pendapatan dari Kerjasama bisnis. 2. Kemitraan rantai pasok, Kerjasama kemitraan dalam rantai pasok perhutani (koperasi MDH pemasok barang dan jasa: produksi, tanaman, dan lain-lain). 3. Kemitraan petani, pengelolaan petani hutan, model bisnis (agroforestry).  Tujuan Kerjasama antara perum perhutani dengan badan usaha berbadan hukum dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka mengoptimalkan bisnis kehutanan yaitu: 

  1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui kerjasama usaha 
  2. memberikan akses kepada mitra untuk bekerja sama dalam kegiatan pengelolaan 

    hutan perum perhutani. 

Mengatur tata kelola hubungan antara Perum Perhutani dengan Mitra 

Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan 

Meningkatkan tanggung jawab Perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan 6. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat. 

Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder. 

Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari. 

Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.  

Prinsip dalam Kerjasama yang dilakukan oleh perhutani adalah sebagai berikut :

Kesepakatan, Semua masukan, proses, dan keluaran Penyelenggaran KKPP di Wilayah Kerja Perum Perhutani dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat.  

Kesetaraan, Para pihak yang bermitra dalam Penyelenggaran KKPP Di Wilayah 

Kerja Perum Perhutani mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama.  

Saling menguntungkan, Kerja sama dalam Penyelenggaran KKPP Di Wilayah Kerja Perum Perhutani diarahkan untuk mengembangkan usaha yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak.  

Partisipasi, Pelibatan para pihak secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi KKPP.  

Pembelajaran Bersama, Dalam Penyelenggaran Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani berlangsung proses saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan pemahaman.  

Keberlanjutan, Penyelenggaran Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani dijalankan dengan memperhatikan kelestarian dan keseimbangan unsur lingkungan, sosial, dan ekonomi.  

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Upaya pengerahan sumber daya dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat guna meningkatkan produktifitas rakyat.  

Keadilan, Suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

Bertanggung gugat, Para pihak wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Dalam 9 prinsip ini diharapkan kerjasama dapat berjalan dengan baik agar pengoptimalan bisnis kehutanan dan berjalan dengan lancar. 

Acara berikutnya dibuka sesi diskusi atau session tanya-jawab. Banyaknya peserta memberikan pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan dan semua pertanyaan yang diberikan cukuplah bagus.  Pelaksanaan kuliah umum selama 2 jam ini diharapkan mahasiswa bisa lebih memahami bahwa kehutanan masyarakat itu sangatlah penting untuk hutan berkelanjutan dan mahasiswa lebih memahami ilmu perencanaan hutan yang diberikan pada semester genap tahun ajaran 2022/2023. 

Mungkin Anda Menyukai